Ust. Surianda Sosok Ulama Muda Di Sumatera Utara

BaraNews.com- Tanjung Gading. Tausiyah Ust. Surianda yang sangat di rindu kader PKS di Kab. Batu Bara, benar-benar menghipnotis seluruh kader yang hadir. Tak ayal suasana khusuk dan hening penuh kalimat kemuliaan menyelimuti hati undangan siang ini.(HM3)

Read More

Berbalas Pantun

BaraNews.com- Tanjung Gading. Berbalas pantun mengawali tausiyah Ust. Surianda di gedung MPH Tanjung Gading Ahad (29/4/12). (HM3)

Read More

Hilangnya Rasa Malu Membuat Marak Prilaku Korupsi

Anshori Siregar, Lc, Anggota DPR RI dari PKS

Baranews.com- Sei Balai. "Di Jepang dan Korea contohnya bila ada anggota Parlement atau wakil rakyat yang tersandung masalah korupsi, mereka segera mengundurkan diri. Sekalipun yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka". Papar Ust. Ansori Siregar dalam sesi tanya jawab dengan masyarakat Sei Balai dan Tanjung Tiram tadi malam pada acara reses anggota DPR RI. Beliau melanjutkan kalau maraknya korupsi dinegeri ini disebabkan sudah hilangnya rasa malu dan lemahnya hukum di Indonesia ini. Acara yang di hadiri segenap pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kab. Batu Bara ini diwarnai banyak keluhan warga terhadap buruknya kinerja pemerintah baik kabupaten maupun pusat. Menurut seorang warga Tanjung Tiram yang tak ingin disebut namanya mengungkapkan "kalau di Kab. Batu Bara raskinpun tega mereka (perangkat desa. red) selewengkan". Tak hanya itu tunjangan fungsional guru pun terkena potongan.(HM3)

Read More

Raskin Rentan Penyelewengan

Ketua BKO dan Humas Media PKS Batu Bara Turut Menghadiri Reses Ust. Ansori

BaraNews.com- Sei Balai. Dalam kunjungan Resess Anggota  DPR RI Fraksi PKS Ust. Ansori Siregar di Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (26/4/12), terungkap banyaknya penyelewengan bantuan di daerah . Di antara bantuan masyarakat yang rentan penyelewengan yaitu bantuan raskin, dana fungsional guru, dan bantuan mesjid dari pemprof yang dilakukan oleh oknum di daerah. (HM3)

Read More

Reses DPR RI Ansori Siregar

BaraNews.com- Sei Balai (26/4/12). Kunjungan Ust. Ansori Siregar sebagai Anggota DPR RI di Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara menjadi sarana curhat masyarakat, untuk menyampaikan segala keluhan. (HM3)

Read More

'Yang Kebelet Depak PKS dari Koalisi Incar Menteri

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mensinyalir sejumlah partai koalisi telah kebeletdan mendesak koalisi mengeluarkan PKS baik dari koalisi maupun kabinet. Jazuli bahkan menuduh ada partai koalisi yang mengincar posisi menteri-menteri PKS.

"Ada yang kebelet mendepak PKS dari koalisi dan juga di kabinet. Sebab, ada partai-partai yang memprovokasinya," kata Jazuli di gedung DPR Jakarta, Rabu, 4 April 2012.

Menurut Jazuli, Presiden SBY saja masih diam dan tak bicara. "Tapi kenapa yang lain gatal dan ingin menggantikan menteri dari PKS?' kata Jazuli. "Parpol lain memprovokasi yang sesungguhnya sudah ada sebelum rapat paripurna soal pengesahan Undang-Undang APBN-P 2012." 

Jazuli menolak menyebutkan partai mana yang disebutnya kebelet itu. Terkait perombakan kabinet yang digembar-gemborkan oleh partai tertentu, kata Jazuli, hal itu tergantung Presiden SBY. "Soal reshuffleadalah kewenangan presiden. Presiden SBY belum pernah bicara dengan kita (Majelis Syuro PKS)," kata Jazuli.

Yang pasti, kata anggota Komisi VIII DPR, PKS bertanggung-jawab kepada koalisi dan juga kepada rakyat. Adapun sikap PKS yang menolak kenaikan BBM telah diperhitungkan dengan matang oleh partai itu. "PKS tak ingin seperti partai lain yang menolak kenaikan BBM, tapi ujung-ujungnya mendukung kenaikan BBM," ujarnya. "Kenaikan BBM itu usulan dari Golkar dan tidak muncul dalam pembahasan RUU APBN Perubahan." 
WDA | ANT

Read More

Pengalaman Kebanjiran, Ini Solusi Hidayat Nur Wahid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengalaman terkena banjir di kota Jakarta sudah dirasakan Calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid. Kediamannya di Komplek perumahan politisi senior Partai Keadilan Sosial di bilangan Jalan Kemang Selatan IV/79 RT 11 RW 2 Cilandak, Jakarta Selatan dikepung air setinggi pusarnya.

Hujan lebat yang mengguyur Jakarta membuat Sungai Krukut yang langganan banjir airnya meluap ke pemukiman penduduk, termasuk ke perumahan tempat tinggalnya, dan membuat mantan Presiden PKS ini harus menembus banjir yang mengelilingi kediamannya untuk mengikuti sidang paripurna di Gedung DPR RI.

“Saya tadipun harus berbasah-basah sampai ke pusar untuk keluar dari rumah, agar bisa ke sidang paripurna. Harus mandi dulu di tempat satpam karena baju dan celana saya basah,” ujar Hidayat kepada Tribunnews.com saat ditemui di Gedung DPR, Rabu(4/4/2012).

Menurut Hidayat, banjir ini satu hal yang sangat ironi, apalagi sudah di bulan April, Jakarta masih saja banjir. Kejadian banjir yang terjadi di Jakarta tanpa ada penanggulangan menjadi satu hal yang sangat disesalkan.

Sambil menuju ke mobilnya, Hidayat melihat dua hal secara mencolok terjadi dan membuat kota Jakarta ini langganan banjir.

“Banjir itu terjadi karena koordinasi yang tidak efektif yang dilakukan pemprov DKI dengan pemerintah pusat, maupun dengan pemprov Jawa Barat, melalui walikota Bogor.” Demikian ia menjelaskan pokok-pokok masalah yang mengakibatkan banjir terus menjadi masalah yang tidak terselesaikan dii Jakarta.

Karena itu, harusnya permasalahan ini bisa diatasi. Mengapa harus dengan pemerintah pusat?

“Karena ternyata terkait dengan 13 aliran sungai di Jakarta, domainnya banyak terkait dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk pengerukan sungai. Dan itu disayangkan baru di tiga sungai, sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, Sungai Sunter,” kata Hidayat.

Namun, ia menyayangkan masih terdapat 13 sungai lagi yang belum ada anggarannya. Harusnya pemprov DKI mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan anggaran buat pengerukan sungai-sungai di Jakarta.

Dia mencontohkan Sungai Krukut, yang membanjiri kawasan di Pondok Labu, dan Kemang. Ternyata belum menjadi bagian  yang mendapatkan anggaran pengerukan.

“Mengapa terjadi banjir, karena sungai-sungai itu telah dangkal. Bahkan 30 tahun itu Sungai Krukut belum dikeruk. Anda bayangkan kalau sungainya dangkal, ya tentu airnya meluap. Jadi harusnya terjadi pengerukan sungai. Pengerukan sungai itu memang harus dilakukan  pemrov DKI. Tapi anggaranya dari pusat,” tegasnya.

Selain itu lanjut Hidayat harusnya terjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, ia melihat juga perlu dan pentingnya terjalin komunikasi dan kordinasi dengan pemprov Jawa Barat, melalui walikota Bogor. Karena air yang mengakibatkan banjir di Jakarta, sebagian besar adalah kiriman dari  Kota Bogor.

“Harusnya memang, bisa dilakukan kerjasama efektif misalnya, pemprov DKI membeli tanah untuk membuat situ-situ, atau danau-danau buatan, sehingga air itu tidak masuk ke Jakarta. Karena bisa dialihkan ke situ-situ tersebut.” jelasnya.

Justru, kata Hidayat bila terjalin komunikasi yang efektif, musibah banjir bisa menjadi berkah. Misalnya, situ-situ atau danau buatan  tersebut bisa dijadikan tempat penampungan air sebagai sumber PDAM di Jakarta.

“Itukan menjadi berkah nanti. Daripada menjadi musibah, bias menjadi berkah. Atau bisa juga situ-situ itu dijadikan tempat-tempat pariwisata. Jadi warga Jakarta memiliki alternatif yang banyak, apakah akan memancing ikan disana, misalnya bisa naik perahu disana, dan apapun itu,” jelasnya.

Kelalaian

Permasalahan yang akhirnya mengakibatkan Ibukota Negara ini banjir, menurut Hidayat adalah karena kelalaian yang mengakibatkan lebar sungaii menyempit. Contohnya saja yang diketahuinya, Sungai Krukut. Sungai ini sendiri lebar awalnya adalah sekitar 15-20 meter. Namun, sekarang tinggal 5-6 meter.
“Anda bisa bayangkan hanya sepertiganya. Dulu lebar, airnya tidak bermasalah. Sekarang sudah sempit pasti airnya menjadi masalah.” kata Hidayat.

Penyempitan terjadi karena pemprov DKI membiarkan warga tinggal di kawasan bantaran sungai. Pembiaran ini bukan hanya terjadi sekarang saja dan sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya juga. Pembiaran ini mengakibatkan warga merasa memiliki dan mereka tinggal di situ dan kemudian terjadilah penyempitan, dan akhirnya terjadilah banjir.

Tentu solusinya menurut Hidayat, bukan serta merta menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai. Solusinya tentu pertama-tama, pemprov DKI dengan seluruh jajarannya berkomunikasi secara efektif dengan warga di bantara sungai, menyampaikan kepada mereka, bahwa mereka bisa menjadi bagian daripada solusi banjir itu sendiri.

Salah satu diantaranya adalah mereka tidak  memperparah kondisi sungai yang mengakibatkan banjir. Hal kecil saja, misalnya, tidak buang sampah sembarangan dan menyediakan bak-bak sambah di sekitarnya.

“Mereka juga bisa diajak berdialog untuk mempertimbangkan ke tempat mana mereka bias dipindahkan tinggalnya. Tempat itu perlu disediakan pemprov. Dengan pemprov DKI membeli tanah dan kemudian nanti mereka tinggal disitu, dengan biaya yang mampu mereka bayar,” pungkasnya.

Read More

Bayanat/Penjelasan: PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas telah menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. Sikap tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi telah disampaikan Presiden Partai dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan pada Mukernas yang dilaksanakan di Medan, tanggal 27 dan 29 Maret 2012.

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi partai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikapnya secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dampak fiskal, ekonomi dan sosial-politik secara mendalam.

PKS memandang bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang sangat tinggi sebesar 33% atau Rp1.500/liter tentunya akan meningkatkan beban kehidupan sehari-hari rakyat. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan memberikan dampak inflasi yang berlipat ganda (baik karena ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan) yang akan memberikan beban ekonomi yang semakin berat bagi rakyat, terutama akibat melonjaknya biaya transportasi dan harga bahan-bahan pangan. Melonjaknya inflasi, juga akan merusak perekonomian rakyat karena akan mendorong naikknya cost of capital bagi dunia usaha, khususnya UMKM dalam jangka menengah yang trennya saat ini sedang menurun. Kondisi ini tentunya akan menambah jumlah penduduk miskin, karena menurunnya daya beli rakyat, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru. Selain itu PKS memandang kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik yang akan semakin besar kedepan yang menyebabkan instabilitas keamanan nasional yang seharusnya bisa dihindari. Dengan demikian penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi sepenuhnya karena pertimbangan kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara.

PKS juga tidak setuju dengan rumusan Pasal 7 ayat 6 (A) RUU APBN Perubahan 2012 dimana, pemerintah bisa langsung menaikkan/menurunkan harga BBM Bersubsidi jika harga minyak mentah mengalami deviasi rata-rata 15% dalam waktu 6 (enam) bulan. Dengan ayat baru ini maka dalam beberapa bulan kedepan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera naik. Dalam perhitungan, jika bulan April harga rata-rata minyak mentah mencapai 135 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir telah mencapai 120,79 USD, dan melampaui ambang batas atas 120,75 USD, yang berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Mei 2012. Atau jika bulan April dan Mei harga rata-rata minyak mentah mencapai 124 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir akan mencapai 120,80 USD, dan melampaui ambang batas, yang berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2012. Melihat tren harga rata-rata minyak mentah selama tiga bulan terakhir terus meningkat, dimana pada bulan Maret telah mencapai 128 USD/barrel, maka kenaikan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera terjadi. Padahal dengan mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian, kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, serta kapasitas fiskal, PKS berpandangan tahun ini harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2012 yang telah dilakukan, PKS menilai bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi juga bukan merupakan solusi terbaik bagi persoalan fiskal dan APBN Perubahan Tahun 2012. Berikut penjelasan lebih detailnya:

    Ruang anggaran subsidi dan dana cadangan risiko energi sebesar Rp 225 trilliun yang telah ditetapkan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi. Dalam anggaran subsidi energi tersebut telah ditetapkan besaran Subsidi BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp137,4 triliiun; Subsidi listrik sebesar Rp65 trilliun; dan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun.

    PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM akan membutuhkan tambahan sekitar Rp54 triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini, maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp30 triliun yang telah ditentukan dalam APBNP 2012, sehingga kekurangan dana menjadi sebesar Rp24 triliun. Dan kekurangan dana ini seharusnya akan dapat ditutup dengan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun, sehingga kekurangannya hanya Rp1 triliun, yang seharusnya dapat ditutup dengan pengaturan penyaluran BBM Bersubsidi agar tepat sasaran.

    Selain itu masih terdapat banyak alternatif lainnya untuk menutup kekurangan dana sebesar Rp24 triliun (jika tidak menggunakan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun) diantaranya dengan:

        Mempertahankan penerimaan pajak tetap seperti target dalam APBN 2012. Penerimaan pajak dalam RAPBNP 2012 turun sebesar Rp20,83 triliun (dari rencana semula Rp1.032,57 triliun dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011,73 triliun), seharusnya tidak terjadi mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Hal ini juga akan dapat dicapai dengan melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan tax compliance khususnya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion melalui upaya transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak secara benar harus terus ditingkatkan, saat ini baru sekitar 500 ribu perusahaan yang membayar pajak. Selain itu dengan struktur pendapatan penduduk di Indonesia (BPS, 2010): 8,8 juta berpenghasilan diatas USD 14.000 pertahun dan 25 juta berpenghasilan USD 5.500 pertahun, maka seharusnya penerimaan dari Wajib Pajak (WP) Pribadi juga bisa naik. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan telekomunikasi masih potensial ditingkatkan. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan perpajakan telah disepakati menjadi Rp 1.016,2 triliun naik sebesar Rp4,5 triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp1.011,7 triliun.

        Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan PNBP telah disepakati menjadi Rp 341,1 triliun naik sebesar Rp9,2 triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp331,9 triliun.

        Potensi penghematan belanja barang dan pegawai masih sangat besar. Potensi penghematan belanja barang tahun 2012 ini menurut Kementerian Keuangan akan dapat mencapai Rp18 triliun. Jika penghematan belanja barang dan pegawai dilakukan lebih progresif, diharapakan akan menghemat minimal Rp20 triliun. Dalam RAPBN-P tahun 2012 alokasi anggaran untuk belanja pegawai direncanakan mencapai Rp212,24 triliun, yang hanya menurun Rp3,61 triliun atau 1,7 persen, sedangkan alokasi anggaran belanja barang direncanakan mencapai Rp186,55 triliun, hanya menurun sebesar Rp1,44 triliun (0,8 persen) belum signifikan. Belanja pegawai dan belanja barang ini masih jauh lebih besar dari belanja modal. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

        Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2011 mencapai Rp96,6 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2010 sebesar Rp57 triliun dan SILPA tahun 2011 sebesar Rp39,2 triliun. Dalam rencana pemerintah SAL akan dipakai untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2012 baru sebesar Rp56,17 triliun. Dengan demikian masih ada sisa SAL 2011 yang belum digunakan sebesar Rp40 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2012.

        PKS memandang, jika kementrian-kementrian terkait dapat menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional maka pembengkakan subsidi energi akan dapat dihindari dan penghematannya juga akan besar. Pembengkakan subsidi energi selama ini terjadi diantaranya karena:

            Ketidaksungguhan kementerian terkait dalam menyiapkan sistem dan infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati.

            Berdasarkan laporan BPH Migas tahun 2011 terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi sebesar Rp 7,01 triliun per tahun.

            Adanya temuan BPK tahun 2011 terkait inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp 19,7 triliun akibat tidak adanya pasokan gas untuk pembangkit PLTG PLN, sehingga PLN harus menggunakan BBM.

            Mundurnya commercial operation date (COD) PLTU 10.000 MW Tahap I yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan BBM, sehingga Kementerian ESDM mengajukan tambahan biaya pembangkitan sebesar Rp26 triliun.

            Perkembangan subsidi listrik yang meningkat secara tajam, juga disebabkan karena diperluasnya jumlah penerima subsidi sehingga semua golongan dan tarif mendapatkan subsidi. Skema seperti ini mengakibatkan sasaran program subsidi listrik menjadi tidak tepat, karena pelanggan baik dari golongan rumah tangga, bisnis, dan industri yang memiliki kapasitas daya terpasang sangat besar, memperoleh subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan tidak mampu (berkapasitas daya kecil seperti pelanggan 450 VA dan 900 VA). Jumlah pelanggan diatas 6600 VA memang tidak terlalu banyak, namun dilihat dari pemakaiannya yang sangat besar, maka besaran subsidi yang dikeluarkan justru banyak diserap pelanggan bisnis dan Industri besar tersebut. Ini kesalahan serius dalam pengaturan subsidi listrik yang perlu dirombak.

            Kenaikan harga BBM Bersubsidi secara merata, dengan tidak disertai kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) tidak akan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix dan diversifikasi energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk transportasi.

            PKS memandang bahwa terdapat kegagalan perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pembengkakan pengajuan tambahan subsidi listrik. Dalam Nota keuangan RAPBN 2012 pemerintah mengajukan kenaikan sebesar Rp48,05 triliun (dari Rp45 triliun menjadi Rp93,05 triliun) atau meningkat sebesar 107%. Usulan tersebut kemudian dikoreksi oleh kesepakatan rapat kerja (raker) komisi VII bersama dengan kementerian terkait menjadi Rp64,5 trilliun. Permasalahan kemudian timbul setelah dilakukan perhitungan ulang oleh PLN, ternyata tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional dan kewajiban PT PLN, dampaknya Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PT PLN menjadi 34%. Sehingga pemerintah mengajukan ulang anggaran subsidi PT PLN sebesar Rp91 trilliun, yang kemudian ditolak oleh Rapat Konsultasi pimpinan DPR. PKS memandang bahwa tambahan subsidi listrik tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya program-program PT PLN secara baik, kegagalan memenuhi target percepatan pembangkit listrik 10.000 MW dan kegagalan menjalankan kebijakan fuel mix sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi di tubuh PT PLN dan membebani keuangan korporasi. PKS menilai pemerintah perlu segera membenahi secara total dan serius manajemen pengelolaan PT PLN. Selain itu perlu dilakukan audit kinerja lanjutan oleh BPK untuk mengevaluasi kinerja PT PLN terkait program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW sampai dengan sekarang. Sehingga kesalahan korporasi PLN yang terjadi tidak membebani keuangan negara dan merugikan rakyat.

PKS telah berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan kontribusi dalam pembahasan APBNP 2012 yang sebelumnya terancam deadlock. Dari hasil pembahasan yang telah diperjuangankan oleh PKS bersama kekuatan politik yang lain secara umum saat ini kita memiliki postur APBNP 2012 yang semakin baik dibandingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 sebelumnya. Selain itu hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan. Dengan berbagai kesepakatan dalam UU APBNP 2012, juga telah memberikan tekanan kepada pemerintah untuk lebih bekerja keras, agar tidak membebankan kegagalan birokrasi dan korporasi (PLN, dll) kepada rakyat.

PKS juga berharap akan muncul kesadaran baru bahwa dinamika politik karena “pertarungan ide dan gagasan” untuk kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, tidak harus dimaknai dengan “permusuhan”, tetapi untuk lebih mendewasakan demokrasi dan penajaman mutu kebijakan pemerintah.

PKS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menjalankan tugas masing-masing untuk berkarya, dan juga secara bersama ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan negara (baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan moneter) agar semakin baik, demi kejayaan bangsa dan negara.

Demikian penjelasan terkait dengan penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi, dengan berbagai pertimbangan yang mendalam untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara.

Read More