 |
| TEMPO/Fahmi Ali |
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, mensinyalir sejumlah partai koalisi telah kebeletdan mendesak koalisi mengeluarkan PKS baik dari koalisi maupun kabinet. Jazuli bahkan menuduh ada partai koalisi yang mengincar posisi menteri-menteri PKS.
"Ada yang kebelet mendepak PKS dari koalisi dan juga di kabinet. Sebab, ada partai-partai yang memprovokasinya," kata Jazuli di gedung DPR Jakarta, Rabu, 4 April 2012.
Menurut Jazuli, Presiden SBY saja masih diam dan tak bicara. "Tapi kenapa yang lain gatal dan ingin menggantikan menteri dari PKS?' kata Jazuli. "Parpol lain memprovokasi yang sesungguhnya sudah ada sebelum rapat paripurna soal pengesahan Undang-Undang APBN-P 2012."
Jazuli menolak menyebutkan partai mana yang disebutnya kebelet itu. Terkait perombakan kabinet yang digembar-gemborkan oleh partai tertentu, kata Jazuli, hal itu tergantung Presiden SBY. "Soal reshuffleadalah kewenangan presiden. Presiden SBY belum pernah bicara dengan kita (Majelis Syuro PKS)," kata Jazuli.
Yang pasti, kata anggota Komisi VIII DPR, PKS bertanggung-jawab kepada koalisi dan juga kepada rakyat. Adapun sikap PKS yang menolak kenaikan BBM telah diperhitungkan dengan matang oleh partai itu. "PKS tak ingin seperti partai lain yang menolak kenaikan BBM, tapi ujung-ujungnya mendukung kenaikan BBM," ujarnya. "Kenaikan BBM itu usulan dari Golkar dan tidak muncul dalam pembahasan RUU APBN Perubahan."
WDA | ANT
"Ada yang kebelet mendepak PKS dari koalisi dan juga di kabinet. Sebab, ada partai-partai yang memprovokasinya," kata Jazuli di gedung DPR Jakarta, Rabu, 4 April 2012.
Menurut Jazuli, Presiden SBY saja masih diam dan tak bicara. "Tapi kenapa yang lain gatal dan ingin menggantikan menteri dari PKS?' kata Jazuli. "Parpol lain memprovokasi yang sesungguhnya sudah ada sebelum rapat paripurna soal pengesahan Undang-Undang APBN-P 2012."
Jazuli menolak menyebutkan partai mana yang disebutnya kebelet itu. Terkait perombakan kabinet yang digembar-gemborkan oleh partai tertentu, kata Jazuli, hal itu tergantung Presiden SBY. "Soal reshuffleadalah kewenangan presiden. Presiden SBY belum pernah bicara dengan kita (Majelis Syuro PKS)," kata Jazuli.
Yang pasti, kata anggota Komisi VIII DPR, PKS bertanggung-jawab kepada koalisi dan juga kepada rakyat. Adapun sikap PKS yang menolak kenaikan BBM telah diperhitungkan dengan matang oleh partai itu. "PKS tak ingin seperti partai lain yang menolak kenaikan BBM, tapi ujung-ujungnya mendukung kenaikan BBM," ujarnya. "Kenaikan BBM itu usulan dari Golkar dan tidak muncul dalam pembahasan RUU APBN Perubahan."
WDA | ANT
1 komentar:
menteri coy...
ya iyalah!
Posting Komentar
Tinggalkan komentar anda di sini !